Wednesday, April 22, 2009

Menkeu Bantah Terapkan Neoliberal

Menkeu dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati membantah kebijakan ekonomi saat ini adalah neoliberal dengan alasan kepentingan publik yang disubsidi cukup tinggi.

"Bagaimana mungkin pemerintah disebut menerapkan neoliberal karena dana subsidi pernah mencapai Rp 250 triliun pada tahun 2008 lalu," katanya dalam sambutan rakor pembangunan pusat di Gedung Bappenas, Rabu (22/4).

Dalam anggaran subsidi mencapai Rp 250 triliun 2008 dan diperuntukkan bagi subsidi pupuk, pendidikan, subsidi BBM, bahkan subsidi energi seperti elpiji. Jadi hajat hidup orang banyak diberikan subsidi sangat tinggi oleh pemerintah.

"Apalagi setiap rupiah subsidi dapat dinikmati kepada yang berhak dengan biaya monitoring yang sekecil-kecilnya," tegasnya.

Sri Mulyani juga heran dengan banyaknya gedung sekolah yang ambruk di berbagai daerah. Padahal subsidi pendidikan sudah dipertahankan mencapai 20% dari nilai APBN. Selain itu, di daerah juga sudah ditransfer Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik di daerah. "Tetapi kenapa media massa masih sering menemukan gedung sekolah ambruk di berbagai daerah. Kan sudah ada DAK untuk fisik," katanya terheran-heran.

Sri Mulyani juga mengkritik banyak kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang banyak anggarannya untuk proyek tidak penting atau bukan prioritas, tetapi berteriak-teriak bahwa program prioritas dipangkas oleh Depkeu dan Bappenas.

"Bahkan setiap berganti pemerintahan baru dan menteri baru maka bawahannya selalu bilang kalau setiap tahun anggaran mereka selalu dipangkas Depkeu dan Bappenas," tandasnya.

Sumber: Inilah.com 22/04/2009

0 comments:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Architecture. Powered by Blogger